DPR RI Minta Presiden Prabowo Berhati-Hati Soal Rencana Kirim 20.000 Pasukan ke Gaza

KALTENGLIMA.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam rencana pengiriman 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza.

Ia menilai kondisi politik di kawasan Timur Tengah masih sangat tidak stabil dan berpotensi menimbulkan risiko besar bagi Indonesia.

Karena itu, ia meminta agar aspek geopolitik, kemanusiaan, serta keamanan nasional dipertimbangkan secara matang sebelum keputusan final diambil.

Baca Juga: Bangga Barito Utara Juara Umum MTQH ke 33 Kalteng, KNPI Barut Harap Bibit Qari dan Qariah Dibina Berkelanjutan

Oleh Soleh juga menyoroti pernyataan Israel yang seolah-olah ingin “memilih” negara yang boleh ikut serta dalam International Stabilisation Force (ISF).

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya campur tangan sepihak negara penjajah yang tidak seharusnya dilibatkan dalam proses perdamaian.

Ia khawatir Israel dapat memanfaatkan pembentukan ISF untuk kepentingan politik dan militernya, termasuk menekan kelompok-kelompok pejuang di Gaza.

Baca Juga: Posisi 137 Pendaki di Semeru Dipastikan Aman di Zona 8

Ia mengingatkan bahwa Hamas dan kelompok perlawanan Palestina sudah secara tegas menolak keberadaan pasukan asing.

Jika pasukan perdamaian berpotensi berkonfrontasi dengan para pejuang Palestina, Oleh menilai hal tersebut justru bisa memicu konflik baru alih-alih menciptakan perdamaian.

Karena itu, ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap perdamaian internasional harus tetap berpegang pada prinsip kedaulatan, kemanusiaan, dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan.

Baca Juga: Buaya Raksasa Seberat 585 kilogram di Riau Mati Karena Tak Mau Makan

Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari mandat PBB, meski keputusan final masih menunggu instruksi presiden.

Kemhan dan TNI kini mempersiapkan berbagai komponen internal, mulai dari kesehatan hingga logistik, sembari menunggu mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB.