Soal Kemungkinan Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik, Menkes Angkat Bicara

KALTENGLIMA.COM - Belakangan ramai tentang opsi kenaikkan iuran usai BPJS Kesehatan dihadapkan dengan kemungkinan defisit dan gagal bayar. Sejak tahun 2023, dilaporkan terjadi ketimpangan antara biaya pengeluaran BPJS Kesehatan serta pemasukan yang didapatkan dari premi atau iuran peserta.

Kesenjangan antara besaran premi yang diterima BPJS Kesehatan dan yang dikeluarkan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat penerima manfaat berpotensi memicu defisit anggaran yang serius.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin turut menanggapi hal itu. Ia mengatakan permasalahan terkait iuran nantinya akan didiskusikan bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Baca Juga: Sering Ngantuk di Siang Hari? Hati-hati Bisa Jadi Pertanda Hal Ini

Menurutnya simulasi kenaikan iuran BPJS sebenarnya telah dilakukan sejak 2022 ketika menaikkan tarif rumah sakit. Angka kenaikan iuran itu selalu direview perkembangannya setiap tahun.

"Jadi kita tahu kondisinya sampai di mana, kira-kira BPJS akan tahan. Dan kita pemerintah memikirkan dengan sangat hati-hati," ucapnya saat ditemui di Jakarta Barat, Jumat (15/11/2024).

Menkes menyebut dirinya dan Menkeu Sri Mulyani saat ini sedang memantau kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Beredar Foto Ole Romeny Cek Kesehatan di Indonesia, Sedang Jalani Proses Naturalisasi?

Ia juga meminta agar BPJS Kesehatan lebih teliti terkait permasalahan rumah sakit overclaim, melakukan transaksi bodong atau fraud.

"Saya dengan Ibu Sri Mulyani selalu berkomunikasi, kita melihat nih angkanya sampai mana, dan pasti kita akan lakukan adjustment untuk bisa memastikan bahwa BPJS itu kurang. Cuma kan interface-nya bisa macem-macem kan," lanjutnya.

"Kita kan pasti akan ada tambahan cath lab nanti dibagi, tambahan kemoterapi, facilities dibagi. Nah itu pasti akan menaikkan cost-nya BPJS. Nah semua itu ada perhitungannya. Sekarang tinggal kita lihat apakah angka perencanaan kita dan realisasinya itu dekat atau enggak. Dan kalau misalnya ternyata ada selisih jauh, itu seperti apa," sambungnya lagi.

Baca Juga: Viral! Kampus UNPAR Bandung Diteror Ancaman Bom Jelang Pelaksanaan Wisuda, Begini Isi Surat Kaleng Mengaku JAD

Tahun ini, BPJS Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit Rp 20 triliun sehingga langkah mitigasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional itu.