Masyarakat perlu diberikan informasi mengenai risiko bekerja di luar negeri, cara mengenali tawaran kerja mencurigakan, dan hak-hak mereka sebagai pekerja migran.
Karena TPPO melibatkan jaringan lintas negara, Puan juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kerja sama internasional.
Pertukaran informasi dan tindakan bersama dengan negara-negara tujuan pekerja migran, seperti Kamboja dan Vietnam, dinilai penting untuk memutus rantai perdagangan manusia.
Dalam konteks ini, diplomasi parlemen dapat menjadi salah satu jalur efektif untuk mencari solusi komprehensif.
Baca Juga: Kecelakaan Tragis di Ethiopia, Truk Rombongan Pengantin Tewaskan 71 Orang
Puan berharap pemerintah dapat segera mengevaluasi akar permasalahan dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
Pengawasan yang lebih ketat, upaya preventif, edukasi masyarakat, dan kerja sama internasional diharapkan dapat mengurangi kasus perdagangan orang secara signifikan.
Hal ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak untuk memastikan WNI tidak lagi menjadi korban praktik eksploitasi di luar negeri.
Artikel Terkait
Vonis 5 Tahun untuk Helena Lim, Ibunda Tak Kuasa Menahan Histeris
Kapal Nelayan Bocor dan Karam di Kepulauan Seribu: 6 Orang Berhasil Diselamatkan
Resmi! Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Timah
Bird Strike Diduga Menjadi Penyebab Pesawat Jeju Air Jatuh Saat Mendarat, Apa Itu?