Pemerintah Pastikan Pemangkasan Anggaran Tidak Berdampak pada Bansos

KALTENGLIMA.COM - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan berdampak pada program layanan publik maupun bantuan sosial bagi masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Hasan menanggapi langkah-langkah penghematan yang dilakukan kementerian dan lembaga sebagai tindak lanjut dari efisiensi APBN 2025, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Menurut Hasan, kebijakan efisiensi ini hanya diterapkan pada program-program yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat, seperti perjalanan dinas luar negeri dan kegiatan seremonial.

Baca Juga: Pohon Tumbang Kian Banyak, BPBD Ingatkan Angin Kencang Masih Mengancam Banyumas

Namun, anggaran untuk layanan publik, subsidi kewajiban pelayanan publik (PSO), belanja pegawai, serta bantuan sosial tetap dipertahankan.

Selain itu, Hasan juga merespons kabar yang beredar di media sosial terkait penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

Ia menegaskan bahwa gaji ASN, termasuk THR dan gaji ke-13, masuk dalam kategori belanja pegawai yang tidak terkena efisiensi.

Baca Juga: Polres Jakpus Tangkap Petugas KPK Gadungan, Ternyata ASN Dinas Kehutanan NTT

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak termakan isu yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu kesejahteraan masyarakat maupun pegawai negeri.