Pemerintah BKN Terapkan Prinsip Zero Growth pada Rekrutmen CPNS 2026

KALTENGLIMA.COM - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan bahwa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 akan difokuskan untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun serta mengisi jabatan fungsional yang benar-benar dibutuhkan.

Kebijakan ini merupakan penerapan prinsip zero growth atau pertumbuhan nol aparatur sipil negara (ASN), di mana jumlah total ASN secara nasional tidak akan bertambah.

Dengan demikian, setiap penerimaan pegawai baru akan seimbang dengan jumlah pegawai yang keluar dari sistem.

Baca Juga: Kabar Duka, Ayah Jerome Polin Meninggal Dunia

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa prinsip zero growth bertujuan menjaga stabilitas jumlah ASN agar struktur birokrasi tidak membengkak.

Pemerintah ingin memastikan jumlah pegawai tetap ideal sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus menekan beban belanja pegawai yang selama ini mendominasi anggaran negara.

Langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Baca Juga: NEOM Stadium 350 Meter di Atas Tanah, Stadion di Langit yang Siap Warnai Piala Dunia 2034 Arab Saudi

Dalam penerapannya, BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan menghitung kebutuhan formasi berdasarkan data pegawai yang mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

Setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah hanya diperbolehkan mengajukan

formasi sesuai kebutuhan faktual, bukan berdasarkan keinginan menambah jumlah pegawai. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pola rekrutmen ASN yang lebih terukur dan akuntabel.

Baca Juga: BGN Laporkan Penyalahgunaan Logo pada Mobil Pengangkut Hewan ke Polisi

Zudan menegaskan bahwa formasi CPNS 2026 akan diprioritaskan untuk jabatan fungsional yang mendukung transformasi birokrasi modern.

Posisi strategis seperti tenaga digital, analis kebijakan, dan pelayanan publik akan menjadi fokus utama pemerintah dalam rekrutmen mendatang.